Label Pangan | Badan POM | Direktorat Pemberdayaan …
Label Pangan Olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai: nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; keterangan kedaluwarsa; nomor izin edar; dan.
Menimbang : a. bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan; b. bahwa pengaturan mengenai label pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan
- [PDF]
2020 - POM
Materi dalam Pedoman Label Pangan Olahan ini meliputi istilah dan definisi, kriteria label, keterangan lain, ketentuan lain-lain, dan larangan dalam label pangan olahan, serta dilengkapi dengan penjelasan, contoh-contoh, dan ilustrasi yang sesuai sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami.
Pada Label BTP yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memuat keterangan: tulisan “Bahan Tambahan Pangan”; nama golongan BTP; nama jenis BTP; dan. batas maksimal penggunaan BTP dalam Pangan Olahan.
Penerapan Label Pangan | Badan POM | Direktorat …
2012年5月1日 · Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar,tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkanke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian …
MAKANAN TENTANG ACUAN LABEL GIZI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 2. Acuan Label Gizi, yang selanjutnya disingkat ALG, adalah
Siripo - Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Pada Label wajib dicantumkan 2 (dua) dimensi (2D Barcode). 2D barcode dapat dipindai menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Tujuan: Melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan produk, mencegah beredarnya pangan olahan dan BTP tanpa NIE dan/atau NIE palsu.